Print
PDF

Bandara Kertajati Telan Dana Rp 12 Triliun

Jakarta – INVESTOR DAILY (10/07/2010) : Pembangunan Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat (Jabar) diperkirakan menelan dana sebesar US$ 130 Juta atau sekitar Rp 12,2 triliun. Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) Kementerian PPN/Bappenas Bastary Pandji Indra mengungkapkan, estimasi tersebut merupakan hasil studi terbaru pemerintah.

“Sebagai langkah awal dari studi tersebut, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar pada 2013. Anggaran tersebut untuk persiapan dari sisi udara dan pengembangan lain-lain di Bandara Kertajati,” kata Bastary di Jakarta, Senin (9/7).

Menurut Bastary, anggaran tersebut nantinya masuk ke dalam Rancangan Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2013, kendati penganggaran belum tentu di sahkan. Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat selaku pihak yang mengajukan pembangunan bandara tersebut memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp 8,29 triliun untuk pembangunan bandara seluas 3.600 hektare (ha).

Di sisi lain, pembangunan bandara pendukung Bandara Husein Sastranegara tersebut akan menggunakan skema kerja sama pemerintah-swasta. “Tetapi untuk komposisi pembagian investasi antara pemerintah dan swasta belum di rancang. Sedangkan, investor yang sudah tertarik berasal dari Malaysia, Singapura dan Spanyol,” jelas dia.

Sambut Positif

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan, pihaknya menyambut positif rencana pengucuran dana pembangunan Bandara Kertajati sebesar Rp 100 miliar pada 2013. Itu membuktikan pemerintah serius untuk mewujudkan pembangunan bandara berkonsep airport city tersebut.

“Saya yakin pembangunan bandara segera rampung dalam jangka waktu lima tahun. Dan, bandara bisa beropersi mulai 2017,” jelas Dicky.

Saat ini, Pemprov Jabar sudah bebaskan lahan seluas 630 ha. Akhir 2012, pembebasan lahan untuk proyek bandara diperkirakan terrealisasi seluas 750 ha.

Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada 2012. Itu sejalan dengan aturan yang menyatakan, pemerintah pusat bertanggungjawab untuk pembangunan sisi udara (airside) bandara, sednagkan sisi darat (landside) menjadi tanggunga jawab pemprov setempat.

Selama ini, investor menganggap sisi udara dari sebuah bandara yang mencangkup landas pacu (runway), apron atau tempat parkir pesawat, dan air traffic controller (ATC) tidak begitu menarik. Sebaliknya, sisi darat yang meliputi terminal bandara dan tempat parkir kendaraan penumpang, menjadi lahan investasi yang layak dipilih.

Atur Bangunan

Pada bagian lain, PT Angkasa Pura II berharap pemerintah daerah membuat peraturan terkait izin pendirian bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di lingkup Bandara Supadio, Pontianak.

“Sejauh ini memang belum ada bengunan yang memiliki ketinggian yang dapat menggangu penerbangan, namun setidaknya hal itu perlu diantisipasi dari sekarang,” kata General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Supandio Pontianak, Abiyoso di Sungai Raya, Kalimantan Selatan.

Menurut dia, keberadaan KKOP diatur dalam Undang-Undang No 1/2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No 11/2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan, pengusaha harus memahami kondisi standar keamanan penerbangan. Pasalnya, gedung-gedung tinggi di sekitar bandara bakal menghalangi pergerakan pesawat ketika akan terbang dan mendarat. (key) (Source Picture dari bisnis-jabar.com)