JAKARTA, Investorindonesia.com
Pemerintah mensinyalir ada sejumlah investor dari 20 ruas yang bermasalah itu tidak serius atau bermain-main sehingga proyeknya bermasalah dan untuk itu memang perlu dievaluasi dalam dua atau tiga bulan ke depan.
Readmore...
(22/06/2010) JAKARTA, Investor Daily. Pembangunan monorel yang sempat terhenti selamabeberapa tahun akan dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Readmore...
(17/12/2009) Pemerintah terus mendukung rencana
proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Jawa Tengah. Hal tersebut sesuai laporan yang disampaikan oleh Direktur
Perusahaan Listrik Negara (PLN) tentang telah selesainya Prakualifikasi proyek
Public Private Patnerships (PPP) PLTU Jawa Tengah (Central Java PPP Project),
meskipun realisasinya tidak dilaksanakan pada tahun 2009.
Readmore...
4 Proyek infrastruktur siap tender
Pemerintah hati-hati jalin kerja sama dengan
swasta
(Bisnis Indonesia-19 Des
09) JAKARTA: Sedikitnya empat proyek infrastruktur berskema kemitraan
pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) di luar kategori siap
ditawarkan kepada investor akan menjalani proses tender pada 2010.
Readmore...
(10/11/2009) JAKARTA,
INVESTOR DAILY. Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) memastikan, revisi Keputusan Presiden (Keppres) No 80 tahun
2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan revisi Peraturan Presiden
(Perpres) No 67 Tahun 2005 tentang pembiayaan melalui public private
partnership (PPP) selesai pada 1 Februari 2010.
Readmore...
Selasa, 10
November 2009. JAKARTA— KOMPAS. Proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda dengan
perkiraan membutuhkan dana investasi Rp 100 triliun mulai ditawarkan pemerintah
melalui buku Private Public Partnership, yang berarti masuk dalam kerangka
kerja sama pemerintah dan swasta.
Readmore...
(08/10/09). Peraturan Presiden (Perpres) 67/2005 tentang
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur akan
dimasukkan dalam Revisi Keputusan Presiden (Keppres) 80 tahun 2003 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal itu untuk memudahkan pemerintah dalam
memberikan dukungan spesifik bagi kegiatan investasi di bidang infrastruktur
pemerintah.
Readmore...
(11/09/09). Meski memiliki daposit batubara yang sangat besar, emas hitam yang ada di wilayah Kalimatan Tengah (Kalteng) belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kendalanya adalah keterbatasan sarana transportasi untuk mengangkut batubara di wilayah tambang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berencana membangun jalur kereta api batubara dari Puruk Cahu ke Bangkuang sepanjang 185 km.
Readmore...
Pemerintah
Indonesia siap tawarkan sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 326 triliun
kepada investor dari 53 negara dalam United Nations Economic and Social
Commission Asia Pasific (UNESCAP) pada 2010.
Readmore...
Siang ini jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)
akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peresmian sendiri akan
dilakukan disebuah panggung berukuran besar yang telah didirikan tepat di kaki
Suramadu sisi Madura.
Readmore...
Majalah Kemitraan Sarana dan Prasarana Edisi Keenam. 
Majalah Kemitraan Sarana dan Prasarana Edisi Kelima - Tahun 2009. 
Rapat pembahasan perubahan Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur diselenggarakan pada RAbu (24/06) di Ruang SG 5 Bappenas pukul 10.00 WIB, dan dipimpin oleh Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP. Rapat dihadiri oleh para direktur dari kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Departemen Keuangan, Pekerjaan Umum, dan Lembaga terkait lainnya.
Dalam rangka memfasilitasi partisipasi swasta dalam penyediaan
infrastruktur dan berdasarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2008 tentang
Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) mengumumkan daftar proyek yang akan dikembangkan
dalam skema kerjasama Pemerintah dan Swasta. Upaya ini merupakan bagian dari
komitmen pemerintah dan partisipasi aktif dari para
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana pembangunan nasional. 
